KONAWE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe secara resmi menyerahkan aset Barang Milik Daerah (BMD) berupa sebidang tanah kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tenggara, Kamis (1/10/2026).

Penyerahan hibah tersebut digelar di Aula Bupati Konawe. Prosesi ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah, serta penyerahan sertifikat secara simbolis dari Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., kepada Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara, Sulardi, Bc.IP., S.H., M.H.

Berdasarkan data yang diperoleh, lahan yang dihibahkan seluas 43.839 m² dengan kondisi fisik "Baik".

Dengan penandatanganan tersebut, status kepemilikan lahan kini resmi beralih ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Lahan itu rencananya digunakan untuk membangun Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi warga binaan Lapas Kelas IIB Unaaha.

Dalam sambutannya, Sulardi menyebut penyerahan ini sebagai momen penting yang telah melewati proses panjang. Ia menegaskan lahan tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan fasilitas asimilasi dan edukasi bagi warga binaan.

"Kami sudah menyampaikan bahwa ini adalah suatu momen yang sangat berarti. Setelah proses administrasi selesai, kami berharap lahan ini dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembinaan warga binaan di Lapas Lalonggowuna," ujar Sulardi.

Sementara itu, Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh operasional pemasyarakatan di wilayahnya. Ia juga menyinggung sejarah panjang proses hibah yang sempat tertunda, serta menyoroti pentingnya percepatan pemanfaatan lahan setelah penyerahan.

"Sebagai pemerintah daerah, kami berharap agar lahan ini bisa segera kita manfaatkan. Proses administrasinya sudah tuntas, sekarang tinggal pelaksanaannya di lapangan. Semangat untuk kita semua," tegas Yusran.

Penyerahan hibah ini turut disaksikan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe, kepala lapas, serta tamu undangan.

Dengan rampungnya seluruh proses administrasi, diharapkan tidak ada lagi hambatan birokrasi dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan narapidana, khususnya di Kabupaten Konawe.