Jakarta - Partai Golkar dan PKS sepakat mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di kisaran 5 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.

Kesepahaman itu muncul dalam pertemuan silaturahmi DPP PKS dengan DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Senin malam, 14 September 2026.

Kedatangan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf diterima langsung Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar M Sarmuji mengatakan, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus upaya memperkuat kontribusi kedua partai dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Banyak hal yang dibahas tetapi satu semangat yang sama yaitu bagaimana bisa berkontribusi maksimal dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Sarmuji kepada wartawan, Selasa, 15 September 2026.

Selain soal pemerintahan, kedua partai turut membahas sejumlah poin krusial dalam RUU Pemilu.

"Undang-undang Pemilu dibahas beberapa poin krusial. Nanti detailnya akan dibahas lebih lanjut," kata Sarmuji.

Salah satu poin yang dibahas adalah batas ambang parlemen.

"Misal tentang parliamentary threshold," kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan, Golkar dan PKS berpandangan angka ambang batas parlemen harus berada pada level moderat.

"Kita bersepaham di angka yang moderat saja," kata Sarmuji.

Saat ditanya mengenai angka yang dimaksud, Sarmuji mengindikasikan ambang batas parlemen berada di kisaran 5 persen.

"Ya kira-kira 5 persen," pungkas Sarmuji.