KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan Pengukuran Kompetensi Digital bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) pada Agustus 2026 bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Digital (BBPSDMP Komdigi) Makassar.
Informasi tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, saat memimpin Apel Gabungan lingkup Pemprov Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (3/8/2026).
Pj Sekda menjelaskan bahwa pengukuran kompetensi digital bertujuan memetakan kemampuan digital ASN sebagai dasar penyusunan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Hasil asesmen tersebut akan menjadi acuan dalam merancang pengembangan kompetensi ASN agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus mendukung percepatan transformasi pemerintahan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pengukuran kompetensi digital wajib diikuti seluruh ASN Pemprov Sultra dan dilaksanakan secara daring menggunakan Hp, laptop, atau komputer masing-masing. Asesmen terdiri atas 83 butir soal dengan waktu pengerjaan sekitar 15–30 menit dan dapat diakses selama satu hari kerja, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 Wita.
Materi yang diukur meliputi literasi digital, budaya digital, etika digital, keamanan digital, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Muhammad Fadlansyah menegaskan bahwa asesmen tersebut bukan untuk menilai atau mencari kekurangan pegawai, melainkan sebagai instrumen pemetaan kompetensi digital ASN.
Melalui pemetaan tersebut, program pengembangan SDM diharapkan dapat disusun lebih tepat sasaran sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang efektif, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Fadlansyah mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjaga disiplin kerja, termasuk mengikuti apel secara tertib serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan pegawai mengikuti apel secara utuh, bukan hanya melakukan absensi daring. Menurutnya, absensi manual akan terus dievaluasi sebagai bagian dari penegakan disiplin ASN.
Pj. Sekda juga menyampaikan empat bidang prioritas Pemerintah Provinsi Sultra di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan berbasis agro-maritim. Prioritas tersebut diwujudkan melalui pembangunan sekolah unggul, perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta penguatan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.
