Banyuwangi - Komisi IV DPR RI menggelar kunjungan kerja berbalut reses ke Pulau Merah yang merupakan area tambang emas PT BSI (Bumi Suksesindo). 

Kunker Komisi IV DPR RI di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. 

Kehadiran Titiek Soeharto ke Pulau Merah, Kamis, 23 Juli 2026 didampingi dua anggota Komisi IV DPR RI asli Banyuwangi, yakni H Sumail Abdullah dan Sonny T Danaparamita. 

Dalam kunker ini Komisi IV DPR RI menggelar pertemuan tertutup dengan menghadirkan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait keberadaan tambang emas PT BSI. 

Menurut Titiek Soeharto, Komisi IV DPR RI mendapatkan banyak keluhan dari masyakarat tentang keberadaan PT BSI. Pihaknya juga hadir untuk memastikan apakah kehadiran perusahaan tambang benar-benar menyejahterakan rakyat. 

"Apakah masyakarat di Banyuwangi sudah sejahtera, padahal perusahaan tambang berada di depan mata," lontar Titiek Soeharto kepada para wartawan usai acara. 

Jawaban mengejutkan diakui oleh Siti Hediati Hariyadi bahwa masyakarat Banyuwangi ketika berdialog dengan Komisi IV DPR RI mengaku belum merasakan kesejahteraan itu meski ditempati perusahaan tambang emas PT BSI. 

Lebih menyakitkan lagi, masyakarat berujar bahwa kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi di PT BSI belum mampu menjawab soal kesejahteraan itu. 

"Padahal pemerintah daerah punya saham disini (PT BSI), harusnya kan dapat deviden. Deviden dengan nilai produksi yang sudah 10 tahun mestinya rakyat disini sudah bisa sejahtera," tegas Titiek Soeharto. 

Anggota Komisi IV DPR RI asli Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, H Sumail Abdullah bersyukur warga mau jujur dengan wakil rakyat yang duduk di Senayan. 

Pertemuan di Pulau Merah setidaknya menjadi potret dan bahan bagi Komisi IV DPR RI untuk mendorong bahkan mengevaluasi perusahaan tambang termasuk PT BSI yang ada di Banyuwangi agar bisa mensejahterakan rakyat. 

"Masukan warga akan kami jadikan bahan evaluasi di Komisi IV DPR RI, mengapa tambang emas yang sudah melakukan produksi 10 tahun kok belum bisa menyejahterakan rakyat," tandas H Sumail Abdullah. 

Sumail juga sepakat dengan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam NKRI dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. 

"Jika perusahaan tambang tak mampu menghadirkan kesejahteraan itu patut dievaluasi," tandasnya.***