KONAWE – Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., mengikuti rapat koordinasi pemerintah daerah yang membahas pelaksanaan inspeksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan, serta validasi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), Ruangan Command Center Diskominfo Rabu, (28/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Konawe didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, S.P., M.H., serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, Laode Muh. Adnan, S.E.

Rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar keamanan pangan, serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu agenda utama yang dibahas ialah pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pemeriksaan ini mencakup 14 indikator yang dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu keamanan pangan, legalitas dan sumber daya manusia (SDM), serta kelayakan lahan dan keselamatan kerja. Hasil penilaian menjadi dasar rekomendasi untuk menentukan kelayakan operasional SPPG dan langkah perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Selain itu, rapat membahas pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan. Pemerintah daerah diharapkan mendukung penerapan program tersebut melalui kesiapan sekolah, penugasan guru pendamping, serta pengawasan pelaksanaan secara bertahap sesuai hasil evaluasi. Aspek keamanan pangan, suhu makanan, dan ketepatan waktu penyajian juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.

Agenda berikutnya adalah validasi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Proses ini membutuhkan keterlibatan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, kader posyandu, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keakuratan identitas, alamat, status sasaran, serta akses terhadap layanan yang dibutuhkan.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk mendukung pemenuhan persyaratan perizinan SPPG, memperkuat peran satuan tugas MBG, memastikan ketersediaan data pendidikan yang akurat, serta mendukung pasokan protein hewani yang memenuhi ketentuan keamanan dan mutu pangan.

Pemerintah Kabupaten Konawe diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mendukung percepatan penurunan stunting.