Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., melantik sembilan orang pejabat di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10) di Aula Sutopo Purwonugroho, Graha BNPB, Jakarta. Sembilan pejabat yang dilantik terdiri dari satu orang Pejabat Eselon I, tiga orang Pejabat Eselon II, tiga orang pejabat Eselon III, dan dua orang pejabat Eselon IV.

Pejabat Eselon I yang dilantik adalah Agus Hardja Santana, A.k., M.M., CA., CRMP., CRGP., sebagai Inspektur Utama BNPB. Pelantikannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 23 September 2026.

Sementara itu, delapan pejabat lain yang dilantik adalah:

1. dr. Riswandi, M.M., sebagai Direktur Penanganan Darurat Wilayah II;

2. Septiana Jatiningsih, S.T., M.T., sebagai Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan;

3. Brigjen TNI Hery Setiono, sebagai Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan;

4. Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P., sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga;

5. Ahmad Abdulghoni, S.T., M.K.M., sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

6. Hari Susanto, S.H., LL.M., sebagai Kepala Bagian Tata Usaha;

7. Brillian Syahputra Igirisa, S.STP., sebagai Kepala Subbagian Barang Milik Negara;

8. Auliya Setianti Wahyuani, S.Kom., sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan.

Rotasi jabatan ini merupakan langkah penyegaran untuk memperkuat organisasi, meningkatkan sinergi, dan menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan amanah penanggulangan bencana. 

Para pejabat yang dilantik hari ini menempati titik-titik penentu kelangsungan organisasi antara lain sebagai pengawas internal, penanganan darurat, pembinaan jabatan fungsional, logistik dan peralatan, serta tata kelola sumber daya organisasi. Oleh karenanya, perkuatan konsolidasi dan kolaborasi internal BNPB maupun dengan unsur pentaheliks lainnya menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh para pejabat baru.

Dalam pembacaan sumpah jabatan, Kepala BNPB berpesan agar para pejabat memegang teguh prinsip kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset.

Lebih lanjut, Ia menegaskan kepada para pejabat untuk selalu memastikan setiap program tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan keluaran dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Melalui penguatan struktur organisasi ini, BNPB berharap para pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab baru dengan komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, loyalitas, dan tanggung jawab. Setiap kebijakan dan keputusan harus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BNPB serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.