BURANGA - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur), Sujono, meminta pemerintah daerah untuk segera menyikapi dan menertibkan distribusi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) daerah setempat dari para calo/pengecer untuk diperjual belikan kembali.

Upaya penertiban SPBU dari para Calo/Pengecer di Sultra sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari. Langkah Pemkot Kendari itu dinilai bisa menjadi contoh bagaimana cara dan upaya penertiban SPBU dari para Calo.

"Pemda harus peka dan Polres harus peka terhadap kenaikan harga BBM subsidi yang dijual di tingkat pengecer melampaui batas normal," ungkapnya.

Desakan Sujono itu disampaikan menyusul susahnya masyarakat untuk mendapatkan BBM Subsidi di SPBU. Sementara harga Pertalite di tingkat pengecer sudah menembus angka Rp 30.000 per botol ukuran 1,5 liter.

Menurutnya, harga Pertalite yang mencapai Rp 30.000 per botol ukuran 1,5 liter itu sudah tidak wajar. Ia menilai lonjakan tersebut telah melampaui kenaikan 100 persen dibandingkan harga acuan yang menjadi pembandingnya.

Sujono mengaku sudah berdiskusi langsung dengan sejumlah pengecer Pertalite di kawasan Kulisusu dan Kulisusu Utara. Dari percakapan tersebut, ia mengaku mendapat informasi bahwa tingginya harga jual eceran dipengaruhi mahalnya harga pembelian BBM oleh pengecer.

"Saya tanya pengecer kenapa jual Pertalite Rp 30.000. Mereka menjawab, mereka juga ambil di SPBU dengan harga mahal, itu mi mereka jual harga begitu," akunya.

Sebagaimana informasi yang diperoleh Sujono, harga pembelian BBM oleh pengecer berkisar Rp 280.000 hingga Rp 290.000, bahkan mencapai Rp 300.000 per jeriken.

Atas hal itu, Sujono berharap pemerintah daerah segera menyikapi persoalan itu mengingat kebutuhan BBM di masyarakat sudah sulit didapatkan.