Kendari - Kepala OJK Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha mengimbau kepada para pelaku usaha jasa keuangan di Sultra untuk berpartisipasi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS.
Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh sektor keuangan di daerah dapat terdata dengan baik selama proses sensus berlangsung.
OJK mencatat ada ratusan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara dan siap dilibatkan dalam agenda nasional ini.
"Ya, jadi seperti kita ketahui perbankan di sini itu banyak. Mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara OJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sultra," ujar Bismi Maulana Nugraha.
Sebelum menginisiasi gerakan ini, pihak OJK telah melakukan koordinasi intensif dengan BPS. Koordinasi tersebut mencakup simulasi pengumpulan data spesifik yang relevan dengan ekosistem industri keuangan.
Sensus ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak luas terhadap pemetaan profil nasabah serta debitur di daerah.
"Ya. Jadi sudah dipastikan bahwa data nanti disampaikan itu harus lengkap, akurat, dan terpercaya. Jadi kemarin sebelum kami menginisiasi ini, kami juga sudah melakukan pertemuan dengan BPS dan melakukan simulasi data-data apa saja yang diperlukan oleh industri jasa keuangan," kata Bismi Maulana Nugraha.
Dukungan terhadap kelancaran Sensus Ekonomi 2026 juga datang dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Wakil Gubernur Sultra, Hugua, meminta masyarakat untuk membuka diri terhadap kedatangan para petugas sensus di lapangan.
Akurasi informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pemetaan ekonomi nasional
"Seluruh petugas sensus ini diterima dengan baik. Ya, diisi datanya, diberi informasi yang pas dan juga dipastikan bahwa informasi yang Anda berikan itu menjadi rahasia, tidak akan diketahui oleh siapapun. Oleh karenanya maka, ayo sama-sama kita berpartisipasi demi kebaikan kita dan masa depan kita semua," ujar Hugua.
Dirinya menambahkan, data berkualitas yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Sensus Ekonomi merupakan salah satu agenda nasional sepuluh tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data seluruh unit usaha.
Pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari sektor mikro, kecil, menengah, hingga korporasi besar yang bergerak di berbagai sektor di luar pertanian.
Melalui program ini, pemerintah dapat memotret karakteristik, struktur, serta dinamika perekonomian riil secara mendetail di tingkat daerah hingga pusat.
Hasil akhir dari sensus ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional serta evaluasi kebijakan ekonomi secara makro.
BPS telah memulai pendataan mandiri yang ditujukan khusus bagi kategori usaha besar dan menengah sejak Mei 2026. Selanjutnya, petugas lapangan sudah bergerak secara serentak melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
