Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan langkah efisiensi lanjutan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa usai bertemu dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang yang melaporkan rencana penghematan anggaran dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Selain efisiensi anggaran, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG di tingkat daerah. Langkah ini diambil karena BGN menghadapi kendala tersendiri dalam melakukan pengawasan di berbagai wilayah.

"Kadang-kadang mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau begitu ya sudah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah monitor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala," tuturnya.

Purbaya menjamin pengawasan dari Kemenkeu akan berjalan secara ketat dan sesuai ketentuan. Jika ditemukan ada SPPG yang nakal atau melanggar aturan di lapangan, ia menegaskan tidak akan segan untuk langsung menyegel atau menutupnya.

"Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol keanggarannya. Mereka juga setuju. Kalau enggak benar boleh tutup aja, Pak," tegas Purbaya.

Lebih lanjut, Kemenkeu dan BGN juga bakal bekerja sama memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya dengan membuka peluang pelibatan tenaga keuangan dari Kemenkeu untuk menyokong pengelolaan program.

"Jadi kerja sama dengan BGN sudah semakin baik. Dulu kan saya masuk pada ribut tuh, sekarang kan enggak. Jadi saya harapkan semakin bagus. SDM-nya juga kita bantu. Kalau perlu orang finansial Departemen Keuangan, harusnya ke depan akan lebih bagus," pungkasnya.