Kemendagri Serap Aspirasi Desa di Sultra untuk Program Nasional 2027

Dipost Tanggal : 19-11-2026
Admin Lintas21
Kemendagri Serap Aspirasi Desa di Sultra untuk Program Nasional 2027
DPMD Sultra saat rakor bersama Kemendagri

KENDARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membawa usulan sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) ke rapat koordinasi tingkat pusat sebagai bahan penyusunan program nasional 2027. Usulan itu antara lain menyangkut perluasan akses internet di perdesaan, peningkatan pendapatan nelayan, penyatuan data desa, dan kepastian aturan pemilihan kepala desa.

Pemerintah kabupaten menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Zahra Hotel, Kendari, Selasa (17/11/2026). Rakor yang digelar Dinas PMD Provinsi Sultra itu berlangsung selama tiga hari, 16–18 November 2026, dan diikuti seluruh kepala dinas PMD kabupaten/kota se-Sultra.

Dalam pembahasan yang dipimpin Kepala Dinas PMD Provinsi Sultra, Yuni Nurmalawati, sejumlah daerah menyampaikan persoalan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.

Kabupaten Kolaka Timur mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas akses internet dan menyediakan infrastruktur layanan digital, terutama bagi desa yang masih memiliki keterbatasan jaringan.

Kabupaten Buton mengusulkan proyek percontohan pengembangan desa pesisir terpadu melalui sinergi program antarkementerian. Usulan ini diarahkan untuk menyelaraskan dukungan lintas sektor dalam pengembangan potensi wilayah pesisir.

Sementara itu, Kabupaten Muna mendorong integrasi data Prodeskel, SDGs Desa, dan data sektoral lainnya agar dapat digunakan sebagai satu rujukan dalam perencanaan pembangunan desa. Daerah tersebut juga meminta kejelasan mekanisme pemungutan suara ulang dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades).

Adapun Kabupaten Buton Selatan meminta kejelasan aturan turunan PP Nomor 16 Tahun 2026, terutama terkait teknis Pilkades 2027, serta kepastian regulasi pengelolaan keuangan dan aset desa sebagai acuan penyusunan Peraturan Bupati.

 

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, meminta pemerintah pusat dan daerah menggunakan data yang mencerminkan kondisi nyata desa. Menurutnya, kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal perlu menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan program.

 

Bernhard juga mendorong penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih maupun menambah beban administrasi pemerintah desa. Kepala dinas PMD juga diminta memanfaatkan grup komunikasi digital untuk mempercepat pelaporan persoalan di lapangan kepada pemerintah pusat.

Selain itu, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan, mulai dari kecamatan hingga pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Pemerintah daerah juga didorong mempelajari praktik baik dari desa lain dan menyesuaikannya dengan kondisi wilayah masing-masing.

Seluruh persoalan dan usulan daerah akan dihimpun berdasarkan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Hasilnya menjadi bahan koordinasi Kemendagri dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pembahasan kebijakan serta perencanaan program nasional 2027.

Gambar Lainnya
Baca Artikel Lainnya :
Artikel Terbaru

Jumlah Pengunjung

Copyright © 2021. Lintas21.com ~ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.